Terbuka

WALHI Sulteng & Gugatan Pencemaran Industri Nikel Morowali Utara Putusan PN Poso No. 202/Pdt.Sus-LH/2024/PN Pso

Nomor Kasus CASE-UHRMR

Tanggal Kejadian 2026-06-26

Lokasi Sulawesi Tengah, Morowali Utara

Dipublikasikan 26 Jun 2026 · Diperbarui 09 Jul 2026, 13:41 WIB

Bagikan: WhatsApp Twitter/X Facebook

Ikuti Perkembangan Kasus Ini

Dapatkan notifikasi email setiap ada perkembangan terbaru pada kasus ini.

Tahapan Kasus

Hover tiap tahap untuk penjelasan

Kasus ini berada pada tahap Terbuka (tahap 1 dari 11).

Terbuka Dipublikasikan Penyelidikan Penyidikan Penuntutan Persidangan Vonis Hukum Tetap Dijalankan Selesai

Terbuka

Laporan atau kasus baru masuk dan telah didaftarkan ke sistem.

Dipublikasikan

Informasi kasus telah dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik.

Penyelidikan

Penegak hukum sedang mengumpulkan bukti awal untuk menentukan apakah ada tindak pidana.

Penyidikan

Bukti sudah cukup. Penyidik resmi mengusut tersangka dan mengumpulkan alat bukti.

Penuntutan

Jaksa menyusun surat dakwaan dan mempersiapkan kasus untuk dibawa ke pengadilan.

Persidangan

Kasus sedang disidangkan di pengadilan. Hakim memeriksa bukti dan keterangan saksi.

Vonis

Hakim telah menjatuhkan putusan bersalah atau tidak bersalah kepada terdakwa.

Hukum Tetap

Putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) — tidak bisa digugat lagi.

Dijalankan

Terpidana sedang menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan.

Selesai

Seluruh proses hukum telah selesai.

📍 Sulawesi Tengah — Morowali Utara — Molino

Kategori

Environmental Pollution, illegal mining

Provinsi

Sulawesi Tengah

Kab/Kota

Morowali Utara

Desa/Kelurahan

Molino

Kasus ini berawal dari dampak pencemaran yang ditimbulkan oleh kawasan industri pengolahan nikel di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, yang mencakup aktivitas smelter, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara captive, terminal khusus, dan mobilisasi tongkang batu bara. WALHI Sulawesi Tengah menggugat tiga perusahaan: PT Stardust Estate Investment (SEI) selaku pengelola kawasan industri nikel seluas sekitar 1.337 hektare, PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) selaku pelaku usaha smelter dan perencanaan terminal khusus, dan PT Nadesico Nickel Industry (NNI) selaku perusahaan smelter lainnya di kawasan yang sama. Ketiga perusahaan ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) hilirisasi nikel. Selain ketiga perusahaan, WALHI juga menempatkan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Bupati Morowali Utara sebagai turut tergugat atas dasar lemahnya fungsi pengawasan, pemantauan, dan penindakan terhadap aktivitas industri di kawasan tersebut.

Dasar gugatan bertumpu pada serangkaian bukti ilmiah yang dikumpulkan secara independen. Pengujian kualitas air yang dilakukan bersama Friends of the Earth Japan pada Januari–Februari 2024 menemukan kandungan kromium heksavalen (Cr-VI) sebesar 0,075 hingga 0,1 mg/L di Sungai Bahodopi dan Sungai Labota jauh di atas ambang aman. Kadar SO₂ di udara sekitar kawasan tercatat mencapai 288 µg/m³ atau hampir dua kali lipat baku mutu. Uji laboratorium pada Juli 2024 menunjukkan parameter BOD, COD, klorida, belerang, dan total coliform pada air sungai sekitar kawasan industri berada jauh di atas baku mutu PP Nomor 22 Tahun 2021, sehingga air sungai tidak lagi memenuhi kualitas kelas I–III. Sepanjang 2023, Puskesmas Bahodopi mencatat 55.527 kasus ISPA yang oleh WALHI dikaitkan langsung dengan emisi debu batu bara dan fly ash dari PLTU captive yang beroperasi tanpa pengendalian memadai.

Dampak pencemaran tidak hanya berdimensi kesehatan, tetapi juga sosial-ekonomi. Warga Desa Tanauge dan Desa Bunta, Kecamatan Petasia, mengalami gatal-gatal kulit akibat pencemaran air sungai. Nelayan di Desa Tanauge kehilangan wilayah tangkap karena laut tercemar dan biota hilang akibat aktivitas tongkang batu bara serta pembuangan limbah industri; mereka terpaksa melaut lebih jauh dengan biaya lebih besar namun hasil semakin menurun. Banyak warga yang akhirnya beralih menjadi buruh industri, sebuah pergeseran ekonomi yang dinilai sebagai konsekuensi paksa dari degradasi lingkungan. Debu batu bara dari PLTU captive juga dilaporkan menyebar masuk ke kawasan permukiman warga dan menempel di berbagai tempat.

Gugatan lingkungan hidup resmi didaftarkan ke Pengadilan Negeri Poso pada 6 Desember 2024, menjadikannya gugatan lingkungan hidup pertama yang diajukan WALHI di Sulawesi Tengah, dengan nomor perkara 202/Pdt.Sus-LH/2024/PN Pso.

Kronologi dan Tindak Lanjut
Tanggal	Peristiwa
Januari–Februari 2024	Pengujian kualitas air bersama Friends of the Earth Japan menemukan kandungan kromium heksavalen (Cr-VI) sebesar 0,075–0,1 mg/L di Sungai Bahodopi dan Sungai Labota — jauh di atas ambang aman. Kadar SO₂ di udara sekitar kawasan industri tercatat mencapai 288 µg/m³, hampir dua kali lipat baku mutu yang berlaku.
2023 (data kumulatif)	Puskesmas Bahodopi mencatat 55.527 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sepanjang tahun, yang oleh WALHI dikaitkan dengan emisi debu batu bara dan fly ash dari PLTU captive yang beroperasi tanpa pengendalian memadai.
2 Juli 2024	Uji laboratorium WALHI Sulteng menunjukkan parameter BOD, COD, klorida, belerang, dan total coliform di air sungai sekitar kawasan industri berada jauh di atas baku mutu PP Nomor 22 Tahun 2021. Air sungai tidak lagi memenuhi kualitas kelas I–III.
6 Desember 2024	WALHI Sulawesi Tengah secara resmi mendaftarkan gugatan lingkungan hidup ke Pengadilan Negeri Poso dengan nomor perkara 202/Pdt.Sus-LH/2024/PN Pso. Ini merupakan gugatan lingkungan hidup pertama yang diajukan WALHI di Sulawesi Tengah.
19 Februari 2025	Upaya mediasi di PN Poso berakhir gagal. PT SEI dan PT GNI menolak berkomitmen melakukan pemulihan lingkungan. Mereka meminta dokumen hasil uji laboratorium WALHI sebagai syarat, namun menolak menuangkan komitmen pemulihan dalam akta van dading (akta perdamaian). PT NNI bahkan tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi. Hakim Mediator Harianto Mamonto menyatakan mediasi gagal. Di sisi lain, perwakilan Pemprov Sulteng dan Pemkab Morowali Utara menyatakan kesiapan mengawasi pemulihan, tetapi mengakui mereka belum pernah menerima laporan pengelolaan lingkungan dari ketiga perusahaan selama dua semester 2024. Sidang dilanjutkan ke tahap pokok perkara dengan agenda pembacaan gugatan.
3 Desember 2025	PN Poso mengabulkan sebagian gugatan WALHI melalui Putusan Nomor 202/Pdt.Sus-LH/2024/PN Pso. Majelis hakim menyatakan PT SEI, PT GNI, dan PT NNI terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan perusakan lingkungan. Ketiga perusahaan diwajibkan: (1) memulihkan lingkungan di wilayah pesisir, pemukiman, dan sungai terdampak dalam tenggat 6 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap; (2) membayar dwangsom Rp1.000.000 per hari ke rekening Pemkab Morowali Utara apabila terlambat; dan (3) mengganti biaya investigasi dan uji laboratorium WALHI sebesar Rp23.685.000 (biaya investigasi Rp8.700.000 dan uji laboratorium Rp14.985.000). KLH RI, Gubernur Sulteng, dan Bupati Morowali Utara diperintahkan mengawasi pelaksanaan pemulihan.
4–11 Desember 2025	Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulteng Wiwin Matindas menyatakan putusan ini adalah “tonggak perlawanan rakyat terhadap dominasi industri ekstraktif” dan menegaskan WALHI akan mengawal implementasi putusan, melakukan pengorganisasian masyarakat terdampak, serta menagih komitmen negara terhadap reformasi tata kelola industri nikel di Sulawesi Tengah.
April 2026	Sulteng Today mempublikasikan analisis kritis atas putusan PN Poso: hakim memilih Pasal 1365 KUHPerdata (fault-based liability) alih-alih Pasal 88 UUPPLH yang mengatur strict liability (tanggung jawab mutlak). Akibatnya, beban pembuktian tetap berada sepenuhnya di pundak WALHI, sementara ketiga perusahaan — dengan pendapatan gabungan ditaksir mencapai Rp518 triliun per tahun — dinilai nyaris tidak merasakan efek jera. Putusan juga tidak mengatur dana jaminan pemulihan, sehingga implementasi pemulihan bergantung pada itikad baik korporasi.
Status implementasi (Juni 2026)	Tenggat 6 bulan pemulihan lingkungan jatuh sekitar Juni 2026 (dihitung dari putusan 3 Desember 2025). Belum terdapat laporan publik yang mengkonfirmasi dimulainya atau selesainya proses pemulihan di wilayah pesisir, pemukiman, dan sungai terdampak. WALHI Sulteng menyatakan akan terus mengawal proses ini. Jaringan Advokat Lingkungan (JAL) Sulawesi mendorong moratorium PLTU captive dan sedang mengajukan uji materiil Perpres Nomor 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan ke Mahkamah Agung.

WALHI Sulteng & Gugatan Pencemaran Industri Nikel Morowali Utara Putusan PN Poso No. 202/Pdt.Sus-LH/2024/PN Pso

Ikuti Perkembangan Kasus Ini

Tahapan Kasus

Artikel Terkait